Pandangan Haidar Mengenai UU ITE (part 2)


Melanjutkan tulisan saya sebelumnya yang berjudul sama (tapi tidak ada part 2-nya), sebelumnya saya ingin me-review tulisan tersebut. Pada tulisan sebelumnya saya menuliskan pembahasan pada pasal 27 ayat 1 mengenai larangan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Pada pasal dan ayat ini saya berpendapat masih kaburnya cara bagaimana menegakkan pasal 27 ayat 1 ini. Apakah dengan melakukan filterkah terhadap semua informasi yang masuk atau seperti apa. Namun bagi saya hal ini sangat tidak efektif karena batasan untuk melanggar kesusilaan saja masih belum jelas. Mungkin ada yang berpendapat “bagai mana belum jelas, asal terlihat oragan sex, itu melanggar kesusilaan!”, tapi bagi saya itu adalah pendapat yang sangat dangkal. Saya berani mengatakan demikian karena coba baca kembali tulisan saya sebelum ini, di bagian dekat-dekat akhir (paragraf ke-5) saya memberikan contoh atau mungkin sabagai contoh lagi, saya ingin bertanya, apakah seorang ibu yang menyusui bayinya itu merupakan sebuah pelanggaran kesusilaan? Silahkan jawab sendiri, tapi bagi saya itu bukan pelanggaran.

Sekarang masuk kepembahasan untuk tulisan selanjutnya, saya ingin mengungkapkan sebuah solusi dalam menghadapi konten pornografi di lingkungan internet, karena hal yang akan dilakukan, yaitu memblok situ-situs, bukanlah solusi yang tepat. Solusi dari saya, mengapa pemerintah (atau pihak-pihak yang berwenang lainnya) mengedukasi masyarakat. Memberikan pendidikan dari segi medis, sosial, budaya, bahkan dari segi IT itu sendiri dan juga diiringi pandangan agama dalam hal sex tersebut. Jika dibandingkan solusi main blok situs dengan solusi edukasi dapat dianalogikan seperti orang yang ditutup matanya dengan orang yang dibuka matanya agar dapat melihat lebih jelas dari segala sisi, baik positif maupun negatif. Menurut anda manakah yang lebih baik?

Lalu sekarang saya ingin membahas pasal 27 ayat 3, yang berbunyi larangan untuk:

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dengan undang-undang ini, kebebasan berpendapat akan terkekang, karena tiap-tiap orang akan merasa kebingungan untuk mencari parameter apa yang akan dijadikan acuan mana yang telah dikatakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena untuk penjelasan dari pasal 27 ayat 3 pun tidak ada. Sehingga pasal ini dapat digunakan sebagai alat untuk pihak-pihak tertentu untuk membungkam agar tidak ada kritik bagi pihak tersebut. Dan kembali saya ingin pertanyakan bagaimana caranya menegakkan pasal ini? Dengan filter lagikah?

Tulisan membahas UU ITE ini saya rasa tidak akan ada habisnya jika dibahas pasal per pasal, dan saya juga bisa cape sekali.. hahahaha..😀 .. Jadi jika saya simpulkan, menurut saya masih perlu kajian lebih mendalam lagi mengenai UU ITE ini karena masih banyak hal-hal yang malah membuat masyarakat semakin “buta” akan dunia ini. Jika seperti itu, buat apa adanya internet? Karena dengan adanya internet atau tidak, toh informasi yang didapat sama saja (padahal tujuan dari adanya internet adalah memperluas cakupan untuk mendapatkan informasi). Memang tujuan dari UU ITE ini baik namun menurut saya UU ini masih menguntungkan sebagian pihak-pihak tertentu dan juga dapat digunakan untuk “mematikan” pihak-pihak lain.

2 thoughts on “Pandangan Haidar Mengenai UU ITE (part 2)

  1. aku gak begitu kuatir dengan undang2 ITE, paling2 sama saat pemerintah yang katanya mau memerangi pembajakan. tapi buktinya bajakan tetep aja gak bisa dibrantas, microsoft bajakan masih aja dimana mana…. nantinya pasti akan tenggelam sendiri seperti nasib undang2 lainnya. atau yang kita takutkan denda 1 M juga bisa dibilang ‘hampir gak mungkin”. dulu sempat pada protes tentang pembatasan pers dan media dengan adanya dewan pers… sekarang dewan pers dan uu nya aja sepertinya juga adem ayem. kalopun mau menindak suatu pers juga harus ada bukti yg kuat..dll/

    yg aku kuatirkan adalah tindakan ormas tertentu atau oknum tertentu yg bertindak seprti “polisi moral”. dengan dalih “pornografi” dan apalagi dengan uu ini, bisa saja mereka mensweeping sendiri ,main hakin sendiri,dll.

    kita liat ITE nasibnya nanti, tunggu aja. paling juga bakalan mlempem

Komentar ditutup.